FOLKBEKASI – Menjelang tutup tahun anggaran 2025, Komisi II DPRD Kota Bekasi mengingatkan perangkat daerah agar memacu penyelesaian pekerjaan fisik. Ketua Komisi II, Latu Har Hary, menyebut evaluasi pekan lalu menunjukkan Disperkimtan baru menuntaskan 43%, sedangkan DBMSDA di posisi 29,9%.
“Dua dinas ini kami minta melaporkan progres setiap pekan, termasuk kendala di lapangan,” ujar Latu, Sabtu (25/10/2025). Ia menilai salah satu hambatan datang dari mekanisme mini competition yang membuat proses pemilihan penyedia lebih panjang.
Latu menjelaskan, skema tersebut adalah tindak lanjut rekomendasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang melarang penunjukan langsung. Meski memakan waktu, sistem lelang terbuka dinilai memperkuat transparansi dan mutu pekerjaan.
Komisi II juga meminta daftar pemenang tender untuk memperkuat fungsi pengawasan. Jika ada proyek tak sesuai spesifikasi, DPRD mendorong kontraktor masuk daftar hitam.
“Waktu tinggal delapan minggu. Pemetaan prioritas harus jelas—jalan rusak, drainase, sekolah, dan fasilitas kesehatan,” tegasnya.
Di sisi lain, Plt Kepala DBMSDA, Idi Sutanto, memastikan seluruh paket sudah berproses di ULP. “Sebagian besar sudah keluar SPK, pekerjaan di jalan, saluran, hingga taman berjalan,” ucapnya. Ia menambahkan, pelaporan akan dilakukan rutin tiap pekan seraya berharap cuaca bersahabat agar target tercapai tepat waktu. (ADV/Humas DPRD Kota Bekasi)
